Tinjauan Yuridis Persidangan Perkara Korupsi Secara In Absentia Terhadap Terdakwa Daftar Pencarian Orang (DPO)

Persidangan In Absentia pada perkara korupsi atas Terdakwa DPO semata-mata bertujuan untuk pengembalian kerugian keuangan negara. KUHAP tidak mengatur persidangan tanpa kehadiran Terdakwa. UU PTPK hanya dasar diperbolehkannya , namun hukum acaranya secara spesifik. Penelitian ini menggali acara manakah yang digunakan dalam dan apa dampak dari tersebut. menggunakan metodologi yuridis normatif. Pendekatan penelitian ialah Peraturan Perundang–Undangan (s tatute approach ) pendekatan kasus ( the case telah berkekuatan tetap. Pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kepustakaan wawancara. Metode analisis logika deduktif. Hasil menunjukkan bahwa sebuah kombinasi antara sebagai merupakan eksistensi asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis . perundang-undangan di Indonesia sejatinya ada spesifik terkait Pengabaian hak-hak terdakwa dapat berujung Miscarriage of Justice hal terjadi karena didasari Kerugian negara membuat pulih, justru menyebabkan pengeluaran bertambah. Dengan demikian adanya ketidaksesuaian tujuan Negara Indonesia. Pembentukan Sistem Peradilan Pidana menjadi urgensi ius constituendum terhadap saat tetap harus dilaksanakan berdasarkan constitutum upaya penegakan pemberantasan